TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengklaim Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja memberikan manfaat bagi masyarakat. RUU ini telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan tingkat I pada Sabtu, 3 Oktober 2020, dan akan segera disahkan dalam Paripurna yang disinyalir bakal digelar 8 Oktober mendatang.
“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Ahad 4 Oktober 2020.
Baca Juga:
Berikut ini sembilan keuntungan RUU tersebut bagi masyarakat menurut versi pemerintah.
1. Untuk UMKM
Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal perizinan. Ia mengatakan UMKM bakal merasakan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).
Pelaku usaha juga akan dimudahkan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan. Selain itu, kemudahan diberikan dengan persyaratan yang gampang dan biaya murah sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM.
2. Untuk Pendirian Koperasi
RUU ini pun diklaim bakal menawarkan kemudahan bagi pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh sembilan orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah. Di samping itu, Airlangga menjamin terdapat kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.
3. Mempercepat Sertifikasi Halal
Selanjutnya, Airlangga menjamin RUU Cipta Kerja akan mendorong percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi UMKM, ia mengatakan biaya sertifikasi akan ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal pun diperluas lingkupnya. Kini, kata dia, tugas itu dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri.
4. Lahan Masyarakat di Kawasan Konservasi
Kemudian, Airlangga mengatakan keberadaan perkebunan masyarakat yang telanjur masuk kawasan hutan akan tetap memiliki kepastian pemanfaatan. Lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi nantinya tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah.
